Perubahan PT PMA

Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Perubahan PT PMA. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.

Pengertian

Perubahan Perseroan persekutuan modal dalam hal ini PT. PMA secara hukum dapat dilakukan terhadap perubahan anggaran dasar dan data atau data perizinan penanaman modal. Oleh karena itu, untuk melakukan perubahan PT PMA, hal pertama yang perlu ditentukan adalah jenis perubahan yang akan dilakukan.

Perubahan anggaran dasar dan data PT PMA dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi formulir perubahan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Persyaratan Badan Hukum

11 poin
  1. Diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
  2. Permohonan diajukan oleh Notaris melalui SABH
  3. Email dan Nomor HP Pemohon;
  4. Akta perubahan anggaran dasar;
  5. RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang mengikat;
  6. Mengisi Data Pemilik Manfaat (BO);
  7. Mengisi formulir Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Persekutuan Modal;
  8. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar;
  9. Nomor Pembayaran (voucher) Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Persekutuan Modal;
  10. Pernyataan tentang dokumen perubahan anggaran dasar dan dokumen yang diunggah telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Dokumen perubahan anggaran dasar:
    1. Salinan akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
    2. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
    3. salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. bukti pembayaran untuk:
      • biaya perubahan anggaran dasar; dan
      • biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
    6. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
    7. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
    8. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
    9. salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. dokumen Pemilik Manfaat Perseroan yang terdiri atas:
      1. surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat;
      2. surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan
      3. surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan.

Persyaratan Tambahan/Khusus

Tidak setiap perubahan PT PMA memerlukan persetujuan tambahan dari BKPM. Yang menentukan adalah jenis perubahan dan dampaknya terhadap status penanaman modal serta perizinan usaha.

Jika Perubahan PT. PMA memengaruhi data penanaman modal atau perizinan berusaha—misalnya perubahan pemegang/kepemilikan saham asing, persentase kepemilikan asing, perubahan status PMA menjadi PMDN, modal, KBLI, atau lokasi usaha—perlu persyaratan dan proses tambahan yang dilakukan melalui sistem OSS.

Catatan Penting

Persyaratan Perubahan PT PMA dapat berbeda sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Selain persyaratan di atas, bidang usaha tertentu dapat mensyaratkan perizinan dan/atau pemenuhan ketentuan khusus/tambahan sesuai dengan sektor usaha masing-masing.

Untuk memastikan Perubahan PT PMA Anda memenuhi ketentuan yang berlaku, segera konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim LegalEntity guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha PT PMA Anda.

Konsultasi via WhatsApp

Dasar Hukum

  • UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
  • UU No.40/2007 tentang PT sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 109.
  • UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 77.
  • PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  • PERPRES No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 49/2021.
  • PERMENKUM No. 49/2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
  • PERMEN BKPM No 5/2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).