Penggabungan PT PMA

Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Penggabungan PT PMA. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.

Pengertian

Penggabungan
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Persyaratan Badan Hukum

11 poin
  1. Diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
  2. Permohonan dilakukan oleh Notaris melalui SABH;
  3. Email dan Nomor HP Pemohon;
  4. Mengisi Data Pemilik Manfaat (BO);
  5. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar;
    1. Penggabungan yang disertai Perubahan Anggaran Dasar
      • akta tentang penggabungan, dengan melampirkan:
        1. Akta tentang persetujuan penggabungan, dan rancangan penggabungan;
        2. Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
        3. Bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
    2. Penggabungan yang tidak disertai Perubahan Anggaran Dasar:
      1. salinan akta penggabungan Perseroan;
      2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
      3. salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
      4. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
  6. Mengisi formulir Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Persekutuan Modal;
  7. Nomor Pembayaran (voucher) Pendaftaran perubahan anggaran dasar dan/atau Pemberitahuan Anggaran Dasar dan/atau Perubahan Data Perseroan Persekutuan Modal;
  8. Akta tentang perubahan anggaran dasar/perubahan data perseroan yang dibuat notaris;
  9. Notula RUPS perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
  10. Pernyataan tentang dokumen Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan dan dokumen yang diunggah telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Laporan Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Perseroan;

Persyaratan Khusus (PMA) dan Perizinan

4 poin
  1. Penerbitan atau penyesuaian perizinan melalui sistem OSS;
  2. Pembaruan data perusahaan;
  3. Pemeriksaan kembali status PMA/PMDN; dan
  4. Kepatuhan terhadap ketentuan bidang usaha.

Untuk mengetahui persyaratan khusus lainnya dan/atau tambahan dalam melakukan penggabungan (merger) PT PMA, perlu diketahui terlebih dahulu, apakah penggabungan dilakukan antara dua PT PMA, atau antara PT PMA dan PT PMDN, atau antara beberapa PT PMA dengan bidang usaha yang berbeda. Komposisi ini dapat memengaruhi status penanaman modal dan perizinan dalam penggabungan.

Catatan Penting

Persyaratan Penggabungan (merger) PT PMA dapat berbeda sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Selain persyaratan di atas, bidang usaha tertentu dapat mensyaratkan perizinan dan/atau pemenuhan ketentuan khusus/tambahan sesuai dengan sektor usaha masing-masing.

Untuk memastikan Penggabungan (merger) PT PMA Anda memenuhi ketentuan yang berlaku, segera konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim LegalEntity guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha PT PMA Anda.

Konsultasi via WhatsApp

Dasar Hukum

  • UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
  • UU No.40/2007 tentang PT sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 109.
  • UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 77.
  • PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  • PERPRES No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.
  • PERMENKUM No. 49/2025 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
  • PERMEN BKPM No 5/2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).