Pemisahan PT PMDN
Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Pemisahan PT PMDN. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.
Pengertian
- Pemisahan
- Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
Persyaratan Badan Hukum
11 poin- Diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
- Permohonan dilakukan oleh Notaris melalui SABH;
- Email dan Nomor HP Pemohon;
- Akta pemisahan;
- Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan pemisahan;
- Akta persetujuan pemisahan;
- Rancangan Pemisahan;
- bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan pemisahan Perseroan;
- Pernyataan Elektronik dari Pemohon (Notaris) yang menyatakan bahwa seluruh dokumen untuk pendirian PT baru hasil pemisahan telah lengkap dan sesuai aturan;
- Bukti Setor Modal: Diperlukan jika terjadi penyesuaian modal akibat pemisahan pada perseroan lama atau untuk modal awal perseroan hasil pemisahan yang baru;
- Dokumen Pemilik Manfaat (BO) Perseroan:
- surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat;
- surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan
- surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan.
Catatan Penting
Persyaratan Pemisahan PT dapat berbeda sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha PT. Selain persyaratan di atas, bidang usaha tertentu dapat mensyaratkan perizinan dan/atau pemenuhan ketentuan khusus/tambahan sesuai dengan sektor usaha masing-masing.
Untuk memastikan Pemisahan PT Anda memenuhi ketentuan yang berlaku, segera konsultasikan dengan tim LegalEntity guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha PT Anda.
Konsultasi via WhatsAppDasar Hukum
- UU No.40/2007 tentang PT sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 109.
- PERMENKUM No. 49/2025 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.