Pendirian PT Perorangan

Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Pendirian PT Perorangan. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.

Pengertian

Agar dapat berstatus sebagai Badan Hukum yang sah dan memiliki legalitas sebagai Badan Hukum, PT Perorangan harus didirikan menurut syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Dasar

4 poin
  1. Memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil;
  2. Memiliki modal dasar: usaha mikro maksimal Rp 1 miliar dan usaha kecil maksimal Rp 5 miliar;
  3. Surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia;
  4. Didirikan oleh 1 (satu) orang dan warga negara Indonesia minimal berusia 17 tahun.

Persyaratan Badan Hukum

7 poin
  1. Diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
  2. Permohonan diajukan oleh 1 (satu) orang;
  3. Permohonan dilakukan oleh Pemohon secara elektronik melalui SABH;
  4. Mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui SABH berupa formulir isian pendirian Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik;
  5. Email dan Nomor Telepon/HP Pemohon
  6. Mengisi Data Pemilik Manfaat (BO);
  7. Nomor Pembayaran (voucher) Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Dasar Hukum

  • UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
  • UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Penetapan Perppu No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam Pasal 109.
  • UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Penetapan Perppu No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam Pasal 87.
  • PP No.8/2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
  • PERMENKUM No. 49/2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.